PENDEKATAN EXPERTISE DALAM BANTUAN TEKNIS DI DAERAH
oleh : Erry Utomo, Ph.D.
emerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, para pengambil kebijakan di daerah dan para pendidik selama ini telah berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada setiap satuan pendidikan untuk menghasilkan lulusan (school leavers) seperti diamanatkan dalam UUD 1945, yaitu manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, terampil, dan berahlak mulia. Euphoria desentralisasi pendidikan di Indonesia sejak tahun 2000 masih belum menunjukkan hasil optimal, seperti yang dijelaskan dalam studi otonomi sekolah di Indonesia bahwa “… teachers and administrators are currently enjoying a degree of autonomy previously denied them, but the impact of the school reform has yet to produce any meaningful changes in terms of the quality of education” (Bjork, 2001; Yeom, Acedo, & Utomo, 2002).
Usaha perbaikan kualitas pendidikan ini terwujud sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mendiknas No. 33/MPN/SE/2007 tertanggal 13 Pebruari 2007 tentang pembentukan Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) yang ditujukan pada semua unit utama di lingkungan Depdiknas, semua gubernur, dan semua Bupati/Walikota bahwa semua sekolah diharapkan paling lambat pada tahun ajaran 2009-10 harus sudah menetapkan dan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan perwujudan pelaksanaan Permendiknas (No. 24/2006 tentang pelaksanaan Permendiknas No.22/2006 tentang Standar Isi satuan pendidikan dasar dan menengah dan Permendiknas No.23/2006 tentang Standar Kemampuan Lulusan). Pembentukan tim sosialisasi KTSP yang dilakukan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota tidak semata-mata karena keterbatasan Pusat Kurikulum dalam memberikan bantuan profesional melalui pendampingan (mentoring) kepada guru di seluruh provinsi pada ± 461 kab/kota, namun pembentukan didasarkan pada pentingnya pembentukan “build –in curriculum mechanism” melalui membuat task force di daerah sebagai Think-tank pada setiap level dimulai dari tingkat sekolah, kab/kota, provinsi sampai pada tingkat pusat. Pembentukan Tim Sosialiasi KTSP yang selanjutnya menjadi Tim Pengembang Kurikulum bertugas tidak saja mensosialisasikan Permendiknas No. 22 & 23/2006 kepada sekolah-sekolah lainnya, namun juga melakukan pendampingan kepada guru di satuan pendidikan, melakukan supervisi klinis, dan pemantauan serta penilaian pelaksanaan kurikulum di sekolah untuk perbaikan di masa mendatang.
